SCROLL UNTUK LANJUT MEMBACA
Example 325x300
banner 325x300banner 325x300banner 325x300
NewsSliderTerkini

DEMO MAHASISWA KUNINGAN, DPRD SEPAKAT TOLAK UU KPK DAN KUHP

43
×

DEMO MAHASISWA KUNINGAN, DPRD SEPAKAT TOLAK UU KPK DAN KUHP

Sebarkan artikel ini

Aksi yang dilakukan ribuan mahasiswa di depan Kantor DPRD Kuningan
Seputarkuningan.com – Demo mahasiswa gabungan
terjadi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Kuningan, Rabu (25/9/2019) menolak Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
dan revisi UU KPK. Menyikapi aksi tersebut, pimpinan dan anggota DPRD pun menandatangani
kesepahaman pendapat bersama tuntutan.
Ketua DPRD Kuningan sementara Nuzul Rachdy mengatakan, pihaknya mengapresiasi
aksi mahasiswa berjalan tertib dan masih dalam batas kewajaran. Hanya
sayangnya, ketika dewan ingin menyampaikan pendapat tidak ditanggapi. Itu tidak
jadi persoalan, kalau soal tuntutan tentu sependapat.
“Soal membawa rezim, pemilihan presiden ini kan sudah selesai. Jokowi
sudah terpilih, pemilu sudah dilaksanakan. Sebetulnya tadi saya ingin
menyampaikan hal ini tapi tidak dikehendaki, kalau tuntutannya saya sependapat
karena beragam mulai dari RUU yang sudah menjadi undang-undang yaitu KPK,
kemudian ada RUU yang pengesahannya ditunda dan masih berjalan,” ujar Nuzul
Rachdy.
Nuzul menilai, tuntutan mahasiswa sangat baik hanya disarankan harus
lebih komprehensif melihat RUU itu. Jangan kulitnya saja, baca dulu seluruh
isinya pasal demi pasal, konsiderannya, kemudian penjelasan – penjelasannya itu
dipelajari agar informasinya tidak bersifat hoax karena ada sebagian mereka
menyerapnya tidak cermat.
Sementara itu, Jenderal Lapangan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Kuningan Ahmad
Musyafa Aufi mengatakan, tuntutan mahasiswa karena situasi nasional karena
tidak berpihak kepada rakyat. Tuntutan ini bukan untuk menumbangkan rezim
Jokowi melainkan meminta Presiden Jokowi – Jusuf Kalla untuk menerbitkan Perppu.
“Ini adalah dasar kami mendukung penuh KPK dengan diterbitkannya undang
– undang oleh Presiden Jokowi dan DPR itu menunjukan untuk melemahkan KPK.
Begitupun RKUHP yang diinisiasi Jokowi bernuansa penuh kolonial tidak merubah
sama sekali hukum terhadap rakyat, pasal penghinaan presiden Jokowi JK itu
bukan tuhan. Dia manusia, pasti punya masalah. Masa masyarakat mengkritik
dipidana, saya meminta semua RUU dibatalkan,” ujar Ahmad Musyafa Aufi. (Agus
Maulani
)

Tinggalkan Balasan