Seputarkuningan.com – Di tengah guncangan skandal korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat pusat, Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) Kabupaten Kuningan, Nissa Rahmi, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan, Kamis (4/6/2026).
Kehadiran Nissa memicu perhatian publik. Pasalnya, pemanggilan ini bertepatan dengan momentum Kejaksaan Agung yang sedang mengusut tuntas dugaan korupsi tata kelola MBG nasional, yang bahkan telah menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Kendati demikian, Kejari Kuningan meluruskan spekulasi yang beredar. Pihak Korwil SPPI dipanggil murni untuk koordinasi dan pemetaan dini, bukan pemeriksaan tindak pidana.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kuningan, Brian Kukuh Mediarto, menegaskan bahwa Korwil SPPI dipanggil dalam rangka mengamankan program strategis nasional tersebut di tingkat daerah. Kejaksaan bergerak cepat memetakan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kuningan.
“Betul, kemarin kita panggil untuk pendataan saja terkait berapa jumlah SPPG, siapa pemiliknya, dan hal-hal teknis lainnya,” ujar Brian, Jumat (5/6/2026).
Langkah preventif Kejari Kuningan tidak berhenti di ruang administrasi. Brian mengungkapkan, korps adhyaksa kini dipersenjatai aplikasi pengawasan bernama “Jaga Dapur MBG”. Aplikasi ini dirancang untuk memantau operasional dapur SPPG secara *real-time sekaligus memotong celah penyimpangan anggaran sejak dini.
“Dalam waktu dekat aplikasi Jaga Dapur MBG ini akan kami sosialisasikan. Melalui sistem ini, pengawasan di lapangan akan jauh lebih terukur dan terintegrasi,” cetus Brian.
Kejari Kuningan mengakui, pengetatan pengawasan ini dipicu oleh banyaknya keluhan dan riak di masyarakat terkait eksekusi program MBG. Sebagai salah satu garda pengawas, Kejaksaan tidak ingin kecolongan. Selain sistem digital, Kejari Kuningan juga telah menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur penyedia makanan.
“Kami agendakan sidak dalam waktu dekat. Ingat, MBG itu dibiayai uang negara. Segala bentuk ketidaksesuaian atau penyelewengan di lapangan bisa berujung pidana!” tegas Brian memberi peringatan keras.
Di sisi lain, Korwil SPPI Kabupaten Kuningan, Nissa Rahmi, bersikap kooperatif. Ia membenarkan adanya pertemuan tersebut dan menyebutnya sebagai koordinasi internal yang lumrah antara pelaksana program dan satuan tugas pengawas.
“Iya, itu hanya koordinasi awal saja. Kejari ‘kan masuk dalam tim satgas, jadi ini koordinasi internal biasa sebagaimana kami berkoordinasi dengan satgas lainnya,” pungkas Nissa. (Elly Said)