Seputarkuningan.com – Pemerintah Kabupaten Kuningan mengklaim telah menuntaskan persoalan tunda bayar yang sempat membebani keuangan daerah. Namun, di balik pernyataan tersebut, tantangan fiskal dan keberlanjutan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah serius yang perlu diawasi publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U Kusmana, MSi, menyebut penyelesaian tunda bayar sebagai bukti komitmen pemerintahan saat ini dalam membenahi tata kelola keuangan daerah, meski berada dalam tekanan fiskal yang tidak ringan.
“Tunda bayar sudah tidak ada lagi. Hari ini seluruh kewajiban di semua SKPD sudah terbayarkan,” ujar U Kusmana, Rabu (31/12/2025).
Meski demikian, kondisi keuangan daerah di awal masa kepemimpinan Bupati H. Dian Rahmat Yanuar dan Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriyani memang menyisakan persoalan struktural. Ruang fiskal yang sempit, tingginya kebutuhan belanja wajib, serta ketergantungan terhadap transfer pusat masih menjadi tantangan utama.
U Kusmana mengakui, pada fase awal kepemimpinan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan belum sepenuhnya terbentuk. Hal itu tak lepas dari besarnya tunda bayar yang sempat memicu kekhawatiran akan terhambatnya pembangunan.
“Memang sejak awal banyak yang pesimis karena PR-nya berat, terutama soal tunda bayar. Tapi kami mencoba membenahinya secara bertahap dan terukur,” kata Uu.
Ia menegaskan, meskipun sejumlah program tetap berjalan, Pemkab Kuningan berupaya tidak membebani APBD. Beberapa kegiatan strategis, seperti pembangunan Masjid Pendopo, Tour de Linggarjati, hingga pengembangan sepak bola daerah, diklaim tidak bersumber dari anggaran daerah.
Namun demikian, publik tetap menaruh perhatian pada aspek transparansi, terutama terkait skema pendanaan kegiatan non-APBD serta keberlanjutan program ke depan. Di sisi lain, Pemkab Kuningan juga mengandalkan dukungan pemerintah pusat. Kementerian Pertanian RI disebut hampir menyalurkan bantuan mendekati Rp10 miliar, sementara sejumlah program desa terus digulirkan. Ketergantungan pada dana pusat ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pemkab Kuningan memastikan perencanaan APBD 2026 disusun secara realistis dan tidak mengulang persoalan tunda bayar.
“APBD dirancang realistis, bukan dramatis. Target kami jelas, tahun 2026 tidak boleh ada lagi tunda bayar,” tegas Uu.
Meski optimisme mulai digaungkan, sejumlah pihak menilai pemerintah daerah perlu membuka ruang evaluasi publik yang lebih luas, termasuk memastikan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berjalan konkret, bukan sekadar target.
U Kusmana sendiri menyebut, hampir Rp60 miliar telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, termasuk yang bersumber dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun efektivitas dan pemerataan manfaat pembangunan infrastruktur tersebut akan menjadi catatan penting yang perlu diawasi bersama.
“Dari pesimisme, kini kami bergerak dengan optimisme untuk membenahi Kuningan,” pungkasnya. (Elly Said)