Seputarkuningan.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berencana mengalokasikan anggaran di APBD 2024 secara penuh untuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Termasuk alokasi anggaran untuk pembayaran TPP maupun Tambahan Penghasilan Guru (TPG) yang sempat tertunggak di tahun 2023.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dian Rachmat Yanuar mengungkapkan bahwi dirinya selaku Ketua TPAD kini tengah fokus untuk mengkaji APBD 2024 agar lebih efektif. Hal ini sebagai upaya untuk menekan potensi gagal bayar yang terjadi di tahun 2023.
Meski diakui, jika potensi gagal bayar masih membayangi APBD 2024. Meski begitu, kini pemerintah daerah justru akan mendahulukan alokasi anggaran untuk kewajiban gaji dan tunjangan pegawai ASN.
“Jadi sesuai aspirasi dan keluh kesah, kita sudah putuskan nanti di APBD 2024 untuk gaji dan tunjangan ASN akan kita full-kan alokasi anggaran sesuai ketentuan. Gaji 14 bulan, TPP kurang lebih 13 bulan ditambah 3 bulan yang tertunggak di tahun 2023,” kata Sekda dalam keterangannya kepada awak media, Senin (11/12/2023).
Sebab sampai hari ini, kata Sekda, pembayaran TPP ASN yang tertunggak masih tersisa 3 bulan. Sehingga sisa tunggakan akan segera diselesaikan di tahun mendatang.
“Kita akan selesaikan nanti di tahun 2024. Jadi nanti kita alokasikan TPP 13 bulan plus yang 3 bulan menunggak, karena 3 bulannya itu yang dari tahun 2022,” ujar Sekda.
Sekda menyebut, tidak akan mengulang mekanisme gali lubang tutup lubang. Sehingga kini akan dikoreksi secara betul-betul sesuai saran BPK, sehingga akan dituntaskan dulu kewajiban gaji dan TPP ASN.
“Termasuk TPG untuk guru akan kita selesaikan, ada yang tertunggak 1 bulan. Sekarang kita rekontruksi kembali APBD 2024 yang lebih berpihak ke masyarakat, arahan dari pimpinan yakni kewajiban-kewajiban kepada ASN kita selesaikan,” kata Sekda.
Tak hanya itu, pihaknya akan pula fokus dalam program kaitan kemiskinan, stunting hingga inflasi daerah.
“ Mudah-mudahan meski APBD Kuningan belum begitu baik, namun akan lebih diefektifkan,” imbuh Sekda.
Soal potensi gagal bayar di APBD 2024. Sekda berharap tidak akan terlalu besar apabila itu terjadi.
“Kalau itu (gagal bayar) masih dihitung, mudah-mudahan tidak besar,” ujar Sekda.
Sekali lagi, Sekda berharap, meski APBD 2024 masih hampir sama dengan APBD 2023, namun akan dicoba mendesain anggaran agar lebih efektif. (Elly Said)
