Seputarkuningan.com – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Kuningan mendesak agar segera dibentuk pansus soal utang pemda.
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy mengatakan, kaitan usulan teman-teman fraksi yang mengusulkan untuk dilaksanakan pansus, pihaknya sangat menghargai hal tersebut. Sebab, pansus merupakan salah satu hak baik dari anggota maupun fraksi.
“hanya saja, pembentukan pansus ini membutuhkan proses. Yaitu, mulai dari usulan, kami terima, kemudian kami kordinasikan dengan pimpinan yang lain. Nah, baru dibuatlah pansus,” papar Nuzul kepada awak media, Selasa (7/2/2023).
Nuzul menyebut, soal pansus itu tidak perlu dirisaukan. Tapi kalau memang mesti dibentuk pansus, maka hal itu tidak ada masalah.
“Hanya ada sebagian orang terlihat seperti menggebu-gebu, ingin segera-segera dibentuk pansus. Namun hal yang tergesa-gesa itu kan tidak baik, jadi saya ingin semua proses dilakukan dengan benar. Kita ini kan satu lembaga, ya tinggal kita bicara baik-baik dan lain sebagainya,” ujar Nuzul.
Nuzul meminta, agar tidak ada pemikiran jika pimpinan dewan menghambat terhadap usulan pembentukan pansus. Sebab kini masih memberi kesempatan bagi eksekutif untuk menyampaikan progress dan jadwal dalam penyelesaian utang pemda.
“Saya berharap ruang itu digunakan oleh fraksi – fraksi. Karena yang menjadi bayang – bayang kita semua apakah tunda bayar ini bisa dibayar atau tidak, kalau Pemda sudah memberikan penjelasan kepada Pimpinan, Fraksi – Fraksi atau Banggar, ya jangan apriori, pelajari dulu progres dan jadwal dari eksekutif, saya tidak mengambat keinginan Pansus,” ungkap Zul sapaan akrabnya.
Selain itu, Zul juga menyindir adanya anggota DPRD Kuningan yang menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD, dia menyebutkan bahwa pimpinan di DPRD ada 4 orang, yang bekerja kolektif kolegial kalau ada temen yang menyampaikan itu berarti dia juga tidak percaya kepada pimpinan mereka.
Untuk itu Zul meminta agar semua anggota DPRD Kuningan harus menggunakan kepala dingin, karena secara formil pihaknya sudah mendisposisikan masalah itu di Sekeretariat DPRD. Jadi jangan punya prasangka kami mengulur – ulur masalah Pansus tersebut.
“Saya orang yang taat azas, taat aturan, taat organisasi, kalau memang harus Pansus kenapa tidak, Cuma jangan kayak orang yang kebelet lah, santai – santai saja, jangan sedikit – dikit mosi, sedkit – dikit mosi, mosi kok sedikit – dikit, jangan digretak lah saya, pada saatnya terjadi ya terjadi,” ujar Zul.
DPRD itu, lanjut Zul, adalah unsur penyelenggara pemerintahan, jadi jangan memposisikan lawan dengan pemerintah, tapi kita sejalan. Dengan penjelasan dari Pemerintah (eksekutif) secara pribadi dirinya merasa sudah cukup dan tidak perlu ada Pansus.
“Infonya progress rabu besok sudah mulai ada pembayaran, jadi menurut saya tidak perlu ada Pansus, tapi saya tidak akan mempengaruhi pendapat anggota lainnya,” pungkas Zul. (Elly Said)