Seputarkuningan.com – Derasnya hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Kuningan pekan lalu menyebabkan longsor parah di jalur Pajambon dan jalur wisata Cilengkrang, dua akses vital yang selama ini dikenal aman dari bencana besar. Namun, kini keduanya terdampak, dan warga mulai bertanya: ada apa di balik tanah yang runtuh ini?
Sorotan tajam segera mengarah ke kawasan wisata Arunika, sebuah destinasi agrowisata yang dibangun di area konservasi Palutungan, Kecamatan Cigugur. Kawasan yang digadang-gadang sebagai wisata berwawasan lingkungan itu justru kini dianggap sebagai biang dari kerusakan alam yang nyata di depan mata.
Salah satu aktivis sosial dari komunitas Gerakan KITA, sebuah komunitas yang mendorong tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat, Luqman Maulana, secara lantang menyuarakan keprihatinannya.
“Ini bukan sekadar longsor biasa. Ini peringatan keras bahwa pembangunan dengan dalih agrowisata tapi menabrak aturan konservasi hanya akan membawa malapetaka,” kata Luqman dalam keterangan persnya, Selasa (20/5/2025).
Menurutnya, Arunika patut disorot tajam. Meski sempat menerima penghargaan nasional sebagai pengelola wisata berbasis lingkungan, fakta di lapangan menunjukkan tanda-tanda pembangkangan ekologi. Pertanyaannya, apakah perizinan pembangunan kawasan Arunika sudah benar-benar sah, lengkap, dan sesuai prosedur?
“Kalau memang legal, tunjukkan transparansi dokumen perizinannya. Jika tidak, ini sama saja menodai semangat pelestarian lingkungan yang seharusnya jadi prinsip utama di kawasan konservasi,” tambahnya.
Tak hanya menyoal Arunika, Luqman juga mengaitkan pola pembangunan ini dengan praktik serupa pada pembangunan Rumah Sakit Permata yang sempat menuai kritik karena berdiri di atas lahan produktif.
Rohmat Ardiyan, yang dikenal sebagai pemilik RS Permata dan Arunika, kembali menjadi sosok kunci dalam polemik ini. Ia bukan hanya pengusaha, tapi juga anggota DPR RI dari Partai Gerindra—serta orang dekat Bupati yang berjasa besar dalam memenangkan Pilkada.
“Apakah Kuningan akan terus dikuasai jaringan pemodal yang kebal dari kritik dan hukum? Atau kita masih punya nilai pejuang seperti para pendahulu yang berani bilang tidak terhadap penyimpangan?” tantang Luqman, sekaligus mengingatkan para pelaku usaha besar di Kuningan lainnya untuk bersikap hati-hati dan memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi dari aktivitas usahanya.
Kini, sorotan tajam tertuju pada Bupati Kuningan. Masyarakat menanti sikap tegas: apakah Bupati berani bertindak profesional dan memprioritaskan keselamatan rakyat, atau justru tunduk pada tekanan dan loyalitas politik?
“Jika Bupati berani bersikap objektif menindak pembangunan bermasalah ini, masyarakat akan mengapresiasi. Tapi kalau diam, jangan salahkan kalau publik menilai beliau hanya jadi boneka kekuasaan pemodal,” ujar Luqman.
Luqman juga menyerukan kepada kalangan akademisi, pegiat lingkungan, dan aktivis sosial untuk tidak bungkam.
“Kita butuh suara objektif dan keberanian dari para intelektual dan aktivis. Jangan biarkan kawasan serapan air kita dikorbankan demi tameng agrowisata yang manipulatif,” katanya.
Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) juga tak luput dari kritik. Dalam beberapa kesempatan, BTNGC justru terkesan melindungi Arunika dengan meminta publik tak berspekulasi tanpa data. Bagi Luqman, sikap ini justru mengabaikan perasaan dan kekhawatiran masyarakat yang hidup langsung di sekitar lokasi.
“Data dan kajian itu tugas negara dan lembaga resmi. Tapi masyarakat punya hak untuk mempertanyakan dan menggugat. Jangan dibungkam, karena diam dalam ketidakadilan adalah bentuk lain dari kejahatan,” tegasnya.
Musibah longsor ini bukan sekadar bencana alam. Ia menjadi ujian moral bagi pemerintah, ujian nyali bagi para pemangku kebijakan, dan ujian integritas bagi masyarakat Kuningan sendiri.
Apakah akan membiarkan pemodal dan kekuasaan berjalan tanpa kendali, atau mulai kembali ke jalan perjuangan: melindungi bumi, menyuarakan kebenaran, dan berdiri di pihak rakyat? Kuningan menanti jawaban, dari Bupati Dian Rahmat Yanuar dan dari kita semua. (Elly Said)