Seputarkuningan,com – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Wahyu Hidayah, membantah tudingan jika bantuan keuangan (bankeu) kompetitif dari provinsi tidak ada penyerapan. Justru sampai hari ini, Kamis (30/11/2023), penyerapan anggaran dari bankeu tersebut sudah sekitar Rp 1,136 miliar lebih.
Menurut Wahyu, jika bankeu kompetitif dari provinsi itu sebetulnya direalisasikan melalui program Kabisa Desa atau Kolaborasi Aneka Agribisnis Bina Bersama Desa. Melalui program itu, terdapat lima kegiatan yang direalisasikan kepada masyarakat.
“Jadi kami mendapatkan program ini dari Pemprov Jabar, bukan hanya sebatas mengusulkan, tetapi melalui beauty contest atau seleksi. Usulan ini sejak 2019, namun baru dapat terlaksana di tahun 2023,” kata Wahyu dalam keterangan persnya.
Wahyu menjelaskan, bahwa anggaran bankeu kompetitif dari Pemprov Jabar itu nilai totalnya Rp 4,451 miliar. Sampai sekarang, realisasi anggaran baru menyentuh empat kegiatan yakni padi organik, tanaman sorgum, hidroponik, dan KRPL (kawasan rumah pangan lestari).
Lebih lanjuy Wahyu menjelaskan, Bankeu Kompetitif Rp4,4 miliar khusus diperuntukan bagi lima desa berstatus miskin ekstrim di Kecamatan Darma dengan alokasi dana untuk 5 sub kegiatan. Yakni, kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) yang meliputi Nutrisi (Pupuk Cair), Pupuk Organik, KBD, Polibag dan Bibit sebesar Rp336 juta.
Sub kegiatan padi organik yang terdiri dari Pupuk Hayati Cair, Pupuk Organik, Alsintan dan Sapras sebesar Rp518 juta, sub kegiatan Sorgum yang meliputi perubahan standar harga satuan secara nasional Rp241 juta.
“Kemudian sub kegiatan Hidroponik (standar pagu mengacu ke proposal) Rp165 juta. Serta sub kegiatan cabe Jawa dengan anggaran Rp3,1 miliar tetapi belum dilaksanakan karena tidak tersedia bibit yang bersertifikat. Kalau yang menawarkan bibit cabe Jawa sih banyak tetapi tidak bersertifikat sehingga jika dipaksakan, maka secara otomatis melanggar,” terang eks Kepala Dinas Kominfo ini.
Namun, kata Wahyu, Diskatan sendiri tidak tinggal diam, melainkan menghubungi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetapi tidak tersedia dengan keterangan, bahwa bibit cabe Jawa asal setek buku panjang (7-15 buku berdaun) tidak diperjualbelikan langsung oleh produsen benih/pemilik kebun dan hanya mengedarkankan/memperjualbelikan dalam bentuk polibag. Sedangkan pemenuhan kebutuhan sebanyak 32 ribu benih siap salur/tanam dalam polibag baru tersedia Bulan April dan Oktober 2024 sekitar 40 ribu benih.
“Untuk itu, pada tanggal 28 November 2023, Bupati Kuningan melayangkan surat permohonan luncuran pengembangan budidaya cabe Jawa (Program Kabisa Desa) kepada Pj Gubernur Jawa Barat karena program sebelumnya tidak bisa dilaksanakan akibat tidak tersedianya bibit bersertifikat,” ujar Wahyu.
Hal itu sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 50 tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi Peredaran dan Pengawasah Benih. Serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 78/Kpts/KB.020/12/2020 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cabe Jawa (Piper Retrofractum Vahl).
Di surat tersebut, kata Wahyu, memohon agar Bankeu Kompetitif Program Pengembangan cabe Jawa dapat diluncurkan di tahun 2024 mendatang. Sementara untuk satu kegiatan lainnya yakni pengembangan cabe jawa, itu belum terealisasi. Karena bibit yang bersertifikat itu belum tersedia, namun kegiatan ini sudah luncuran untuk awal tahun 2024.
“ Nah, jadi untuk kegiatan pengembangan bibit Cabe Jawa, angkanya itu Rp 3,189 miliar terbagi untuk lima desa masing-masing 6 hektare. Jadi kalau dibilang tidak terealisasi, itu tidak benar adanya, karena sebagian kegiatan memang sudah dilaksanakan yakni padi organik, tanaman sorgum, hidroponik, dan KRPL. Sedangkan kegiatan pengadaan bibit Cabe Jawa itu luncuran untuk tahun 2024, sebab bibit yang sudah bersertifikat belum tersedia,” pungkas Wahyu. (Elly Said)
Baca : https://seputarkuningan.com/bantuan-keuangan-rp-44-m-di-dinas-pertanian-dipertanyakan/