Seputarkuningan.com – Meleburnya Koalisi Kuningan Bersatu (KKB) dengan Kolaisi Pemerintah (KP) di DPRD Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa dinamika yang terjadi di Gedung Dewan tersebut hanyalah “drama” belaka. Setelah mengalami dua kali deadlock dalam rapat paripurna penetapan Tata Tertib DPRD, akhirnya kedua belah pihak menyepakati mengakhiri “drama ” tersebut.
Menurut keterangan Ketua Partai Gerindra yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan mengatakan, setelah diundang dalam pertemuan yang diselenggarakan di Pendopo Kuningan Kamis Malam (7/11/2019) maka telah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk mengakhiri “drama” yang terjadi.
” Pada Kamis malam memang telah terjadi kesepakatan dan pemahaman bersama dengan membagi AKD secara merata. Dan tidak ada lagi istilah KKB maupun KP,” kata Dede kepada awak media usai rapat paripurna, Jum’at (8/11/2019).
Dede menyebut dalam politik akan selalu ada dinamika, dan akhirnya akan dicapai kompromi untuk kesepakatan.
Disinggung soal misi KKB yang dulu digembor-gemborkan sebagai penyeimbang pemerintah ataupun koalisi oposisi pemerintah, Dede mengelak bahwa anggota DPRD mempunyai hak untuk bicara.
“Kalau memang Kami, ataupun mungkin juga dari teman-teman PDIP, kalau memang kebijakan pemerintah daerah tidak pro rakyat, juga akan aktif akan menyampaikan hal yang sama. Dalam politik tidak mengenal oposisi, ” kata Dede yang diamini Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy.
“Kami pun sependapat terkait Nasdem juga, kami kembalikan ke PDIP, Nasdem dan PPP. Mangga silakan, ini kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat, ” ujar Dede.
Ditambahkannya, posisi dirinya berada di luar ring, ketika bicara posisi kursi Nasdem.
“Saya tidak akan ikut-ikutan. Juga bukan melepas Nasdem, karena saat ini sudah tidak ada lagi KKB, ” tukas Dede.
Dede menyebut, dalam politik itu ada kompromi dan lobi. Jika kompromi dan lobi itu sudah selesai ditempuh, maka akan selesai juga permasalahan dan dinamika yang ada. (Elly Said)
