Seputarkuningan.com – Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuningan menggelar Sekolah Kader
Pengawasan Partisipatif, sebagai upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu. Sekolah kader tersebut dilaksanakan selama lima hari 18-22 Nopember 2019 di Hotel Ayong
Linggarjati Kabupaten Kuningan.
“Sekolah
kader ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam
melakukan pengawasan pemilu,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan, Ondin
Sutarman., S.IP saat ditemui disela sela pembukaan, Senin (18/11/2019).
kader ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam
melakukan pengawasan pemilu,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan, Ondin
Sutarman., S.IP saat ditemui disela sela pembukaan, Senin (18/11/2019).
Ondin
menammbhakan, para peserta yang telah lolos administrasi tahap sebelumnya akan
digembleng dengan pengetahuan kepemiluan,
khususnya terkait pengawasan, minimalnya bisa memberikan pendidikan,
pengawasan, dan pencegahan pelanggaran dilingkungan keluarganya.
menammbhakan, para peserta yang telah lolos administrasi tahap sebelumnya akan
digembleng dengan pengetahuan kepemiluan,
khususnya terkait pengawasan, minimalnya bisa memberikan pendidikan,
pengawasan, dan pencegahan pelanggaran dilingkungan keluarganya.
“Mereka
diberi edukasi agar menjadi sukarelawan pengawas dalam pemilu serta agen
pengawas pemilu untuk peningkatan nilai demokrasi,” ujar Ondin.
diberi edukasi agar menjadi sukarelawan pengawas dalam pemilu serta agen
pengawas pemilu untuk peningkatan nilai demokrasi,” ujar Ondin.
Ondin
pun berpesan kepada peserta sekolah kader pengawasan partisipasi agar lebih
banyak mengenyam wawasan tentang pemilu. Sehingga bisa memberikan pendidikan di
masyarakat dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu.
pun berpesan kepada peserta sekolah kader pengawasan partisipasi agar lebih
banyak mengenyam wawasan tentang pemilu. Sehingga bisa memberikan pendidikan di
masyarakat dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu.
Sementara itu, Kepala Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Abdul Jalil Hermawan, M.Ikom
mengatakan, tujuan pengawasan partisipatif adalah untuk mencegah terjadinya
konflik, mendorong partisipatif public, membentuk karakter dan kesadaran
politik masyarakat, serta menjadikan Pemilu bermartabat dan berintegritas.
mengatakan, tujuan pengawasan partisipatif adalah untuk mencegah terjadinya
konflik, mendorong partisipatif public, membentuk karakter dan kesadaran
politik masyarakat, serta menjadikan Pemilu bermartabat dan berintegritas.
“ Oleh karena itu, kami mengharap masyarakat Kabupaten Kuningan ikut berperan
mensukseskan setiap pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu yang akan datang. Dengan
dilaksankannya Sekolah Kader Partisipatif dapat terjalin komunikasi yang baik
dalam melakukan pengawasan pemilu.
mensukseskan setiap pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu yang akan datang. Dengan
dilaksankannya Sekolah Kader Partisipatif dapat terjalin komunikasi yang baik
dalam melakukan pengawasan pemilu.
Sekolah kader ini juga turut dihadiri Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Lolly Suhenty yang turut memberikan materi dalam
kegiatan tersbut berpesan, bahwa kader-kader pengawasan akan memberikan dampak
positif dalam menjaga jalannya pesta demokrasi yang akan datang.
kegiatan tersbut berpesan, bahwa kader-kader pengawasan akan memberikan dampak
positif dalam menjaga jalannya pesta demokrasi yang akan datang.
” Peningkatan
peran aktif masyarakat dalam melakukan pesta Demokrasi harus dilaksanakan
dengansebaik baiknya, terlebih saat ini adalah jaman milenial dimana semua isu
sangat cepat beredar dimasyarakat. Dengan demikian tugas dan fungsi para siswa
kader pengawasan partisipatif harus berperan aktif dalam penggunaan media
social karena isu atau berita hoax yang beredar dapat menciderai tercapinya
demokrasi yang baik,” ungkap Lolly. (Elly Said)
peran aktif masyarakat dalam melakukan pesta Demokrasi harus dilaksanakan
dengansebaik baiknya, terlebih saat ini adalah jaman milenial dimana semua isu
sangat cepat beredar dimasyarakat. Dengan demikian tugas dan fungsi para siswa
kader pengawasan partisipatif harus berperan aktif dalam penggunaan media
social karena isu atau berita hoax yang beredar dapat menciderai tercapinya
demokrasi yang baik,” ungkap Lolly. (Elly Said)