Seputarkuningan.com – Kabupaten Kuningan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Kepala Daerah anggota Kunci Bersama yang dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama kerja sama daerah pembangunan perbatasan serta arahan khusus dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Linggajati, Kamis (27/11/2025).
Agenda strategis ini dihadiri para kepala daerah anggota Kunci Bersama yang meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu. Hadir pula Sekda Provinsi Jawa Barat Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama, Yasip Khasani, S.Ip., M.M.
Kegiatan semakin menguatkan nilai strategisnya dengan hadirnya Wakil Ketua KPK RI, Agus Joko Pramono, yang memberikan arahan langsung mengenai penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
Mengusung tema “Pemantapan Kerja Sama Daerah dan Implementasi Good Governance di Kawasan Perbatasan”, rapat koordinasi ini fokus membahas program kerja sama antardaerah perbatasan serta penandatanganan kesepakatan bersama sebagai komitmen memperkuat sinergi pembangunan lintas wilayah.
Bupati Kuningan sekaligus Ketua Sekretariat Kerja Sama Kunci Bersama, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menyampaikan bahwa kerja sama ini telah terjalin sejak 2011 dan kini beranggotakan 10 kabupaten/kota dari dua provinsi.
“Melalui penandatanganan kesepakatan bersama hari ini, kami meneguhkan kembali komitmen untuk memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk menjawab berbagai persoalan kawasan perbatasan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, penguatan ekonomi, hingga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Dalam arahannya, Wakil Ketua KPK RI Agus Joko Pramono menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan integritas tinggi.
Ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjaga transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan anggaran serta proses pengadaan barang dan jasa, yang rawan terjadi penyimpangan.
“Integritas harus menjadi pondasi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Patuhi regulasi, hindari praktik yang dapat menimbulkan risiko korupsi,” tegasnya.
Penandatanganan kesepakatan bersama ini menjadi langkah penting memperkuat kolaborasi pembangunan antarwilayah, sekaligus menegaskan tekad bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas dalam kerangka Good Governance.
Melalui momentum ini, seluruh anggota Kunci Bersama diharapkan semakin solid dalam membangun kawasan perbatasan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Usai penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, kepada seluruh kepala perangkat daerah Kabupaten Kuningan. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, visioner, dan mampu mendukung terwujudnya Visi Kuningan Mlesat selaras dengan Visi Jabar Istimewa. (Tatang B)