Seputarkuningan.com – Jamparing Research (JR) resmi merilis hasil survei publik terkait kinerja 100 hari Pemerintahan Kabupaten Kuningan di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si dan Wakil Bupati Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn. Hasilnya, kinerja Bupati mendapat respons positif, sementara Wakil Bupati dinilai masih butuh peningkatan di beberapa sektor. Bupati Dian meraih skor 79 persen, sedangkan Wakil Bupati Tuti memperoleh 63 persen.
Direktur JR, Topic Offirstson, M.Pd., M.Si., mengatakan skor tersebut termasuk kategori “cukup baik” berdasarkan indikator penilaian yang mengacu pada standar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Dari data yang kami himpun, terlihat bahwa Bupati mendapat penilaian lebih tinggi dibandingkan Wakil Bupati. Ini menunjukkan masih adanya gap dalam persepsi publik terhadap peran masing-masing pemimpin,” ujar Topic kepada awak media saat menggelar konferensi pers di Sekretariat JR. Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Sabtu (31/5/2025).
Topic menyebut bahwa kondisi maksro yang sedang mengarah pada efisiensi fiskal dari pusat hingga daerah bisa berpengaruh pada persepsi dan capaian program. Topic juga mengungkap bahwa hasil ini sedikit lebih rendah dibanding survei terhadap 100 hari kerja bupati pada periode sebelumnya, yang saat itu mencatat skor 82,7 persen. Penurunan ini, menurutnya, bisa disebabkan oleh dinamika kebijakan efisiensi nasional yang berdampak hingga ke daerah.
Survei dilakukan terhadap 1.000 responden dari 32 kecamatan yang mewakili berbagai latar belakang sosial dan profesi, mulai dari petani, pedagang, ASN, guru, hingga perangkat desa. Rentang penghasilan responden juga beragam, dari di bawah Rp1 juta hingga di atas Rp10 juta.
Metode yang digunakan bersifat kuantitatif dengan pendekatan ilmiah, yang menurut JR, mengakomodasi objektivitas serta aspirasi nyata dari masyarakat bawah.
Dalam laporannya, JR menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis bagi Pemkab Kuningan. Beberapa hal yang disorot adalah perlunya peningkatan komunikasi lintas SKPD, pengelolaan anggaran, serta penanganan isu sosial seperti kepemudaan, olahraga, keamanan, dan keagamaan.
“Kami melihat masih banyak aspek yang belum tersentuh secara maksimal. Intervensi pemerintah perlu lebih merata dan terukur,” tegas Topic.
Mengakhiri pemaparannya, Topic menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan, bukan hanya terbatas pada 100 hari pertama.
“Tugas kepala daerah itu lima tahun, bukan 100 hari saja. Evaluasi idealnya dilakukan setiap semester agar kinerja SKPD bisa terus diperbaiki dan dirasakan masyarakat,” pungkas Topic. (Elly Said)