Seputarkuningan.com – Pemerintah memeiliki terobosan dalam mekanisme penyaluran pupuk subsidi. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan efisiensi distribusi pupuk bersubsidi, pemerintah memperkenalkan inovasi terbaru berupa alur tebus pupuk dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Transformasi sektor pertanian ini dengan menggabungkan teknologi dan identifikasi kependudukan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan petani.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Dr. Wahyu Hidayah, M.Si mengatakan, adanya kemudahan bagi petani di Kabupaten Kuningan dalam penebusan pupuk bersubsidi. Mekanisme penebusan pupuk subsidi ini mudah, cukup datang dengan membawa KTP ke kios pengecer, kemudian KTP dipindai NIK untuk mengakses data petani di e-Alokasi. Selanjutnya kios akan menginput jumlah transaksi penebusan pupuk bersubsidi petani, kemudian petani menandatangani bukti transaksi di iPubers. Saat transaksi, KTP petani dan pupuk yang ditebus difoto di kios melalui aplikasi iPubers yang sudah dilengkapi teknologi geo-tagging dan timestamp. Setelah itu nota penjualan pupuk bersubsidi tersimpan secara digital untuk sewaktu-waktu dapat dicetak sesuai keperluan Petani.
“Penerapan alur ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan pupuk bersubsidi serta mempercepat distribusi kepada petani yang membutuhkan. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem ini agar dapat memberikan dampak positif bagi sektor pertanian di Indonesia,” kata Wahyu dalam keterangan persnya, Jum’at, (19/1/2024).
Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, penerapan alur ini bukan hanya tentang efisiensi distribusi, tetapi juga memberdayakan petani untuk mengelola pertaniannya secara berkelanjutan. Inovasi ini menjadi tonggak baru dalam memajukan sektor pertanian, menciptakan dampak positif yang mendalam.
“Dimana Pemerintah berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan sistem ini, memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar mencapai petani yang membutuhkan, serta memajukan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia,” pungkas Wahyu. (Elly Said)
