Seputarkuningan.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan pertemuan
dengan 27 kepala daerah dalam acara Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Kopdar) yang sudah digelar ketiga kalinya. Kali ini kegiatan tersebut
diselenggarakan di Prima Resort Sangkanhurip, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten
Kuningan, Kamis (11/07/2019).
dengan 27 kepala daerah dalam acara Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Kopdar) yang sudah digelar ketiga kalinya. Kali ini kegiatan tersebut
diselenggarakan di Prima Resort Sangkanhurip, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten
Kuningan, Kamis (11/07/2019).
Agenda tersebut digelar secara rutin untuk mengintensifkan komunikasi dan
silaturahmi antara Gubernur Jawa Barat dengan Bupati maupun Walikota serta
penyelenggara pemerintahan di Jabar guna membahas program pembangunan tahun
2020.
silaturahmi antara Gubernur Jawa Barat dengan Bupati maupun Walikota serta
penyelenggara pemerintahan di Jabar guna membahas program pembangunan tahun
2020.
“Kalau membicarakan masalah anggaran pembangunan tidak akan pernah cukup,
kami sudah menghitung kebutuhan Jabar Juara ini sebetulnya Rp 800 triliun. Untuk
saat ini memang jauh sekali dengan APBD yang hanya Rp 35 triliun, makanya kita
bagi. Per hari ini kami hanya sanggup rata – rata Rp 200 miliar per daerah,”
ujar Ridwan Kamil.
kami sudah menghitung kebutuhan Jabar Juara ini sebetulnya Rp 800 triliun. Untuk
saat ini memang jauh sekali dengan APBD yang hanya Rp 35 triliun, makanya kita
bagi. Per hari ini kami hanya sanggup rata – rata Rp 200 miliar per daerah,”
ujar Ridwan Kamil.
Emil juga menyampaikan, bahwa sumber pembayaran pembangunan ini ada pintu APBN.
Pintu APBN itu harus di lobbi dengan hasil detail tingkat II ke Kementerian dan
Presiden, bahwa hakekatnya Jabar memiliki populasi masyarakat lebih besar
sehingga kebutuhan pelayanan publik serta pergerakan infrastruktur pun juga
lebih besar.
Pintu APBN itu harus di lobbi dengan hasil detail tingkat II ke Kementerian dan
Presiden, bahwa hakekatnya Jabar memiliki populasi masyarakat lebih besar
sehingga kebutuhan pelayanan publik serta pergerakan infrastruktur pun juga
lebih besar.
“Kami juga tidak akan asal memberikan bantun kepada pemerintah daerah
begitu saja, tetapi dilihat juga aspek kualitas, jumlah penduduk, prestasi dari
masing – masing kabupaten/kota dan lain-lain. Jadi nanti yang kabupaten/kotanya
berprestasi kita kasih lebih termasuk siapa yang berhasil menyukseskan program
provinsi lebih aktif,” kata Emil.
begitu saja, tetapi dilihat juga aspek kualitas, jumlah penduduk, prestasi dari
masing – masing kabupaten/kota dan lain-lain. Jadi nanti yang kabupaten/kotanya
berprestasi kita kasih lebih termasuk siapa yang berhasil menyukseskan program
provinsi lebih aktif,” kata Emil.
Dikatakan Emil, hampir setengahnya itu kembali pada infrastruktur masalah
jalan penghubung, transportasi, persampahan dan lain lain. Tapi tradisi kopdar
ini sangat baik karena merupakan tradisi baru, insya allah semakin hari semakin
lama akan terjadi minimalisasi miss komunikasi yang dihadapi.
jalan penghubung, transportasi, persampahan dan lain lain. Tapi tradisi kopdar
ini sangat baik karena merupakan tradisi baru, insya allah semakin hari semakin
lama akan terjadi minimalisasi miss komunikasi yang dihadapi.
“Saya optimistis 2020 – 2021 Jabar ngabret juara dapat terwujud, salah satu
solusinya memperbanyak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) karena merupakan sebuah
jawaban untuk mengatasi pengangguran, pertumbuhan dan lain-lain. Saya juga memotivasi
semua daerah agar mengajukan syarat yang sudah dipahami, KEK yang sekarang
berproses ada 6 diantaranya 2 sudah presentasi yakni Pangandaran dan Sukabumi,
selain itu ada Purwakarta dengan Jatiluhur, Sumedang dengan Jatigede, rebana
dan terakhir Bogor,” ujarnya.
solusinya memperbanyak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) karena merupakan sebuah
jawaban untuk mengatasi pengangguran, pertumbuhan dan lain-lain. Saya juga memotivasi
semua daerah agar mengajukan syarat yang sudah dipahami, KEK yang sekarang
berproses ada 6 diantaranya 2 sudah presentasi yakni Pangandaran dan Sukabumi,
selain itu ada Purwakarta dengan Jatiluhur, Sumedang dengan Jatigede, rebana
dan terakhir Bogor,” ujarnya.
Emil berharap, bukan pemerintah yang mengajukan melainkan pihak swasta.
Jika pemerintah ingin terlibat tentu harus melalui BUMD, seperti halnya Pangandaran
sudah jelas mengajukan pariwisata dan teknologi maritim.
Jika pemerintah ingin terlibat tentu harus melalui BUMD, seperti halnya Pangandaran
sudah jelas mengajukan pariwisata dan teknologi maritim.
“Kira – kira begitu tapi pengajuannya dari swasta minimal 200 hektar, saya
berharap berita baik ini muncul untuk bisa diresmikan,” katanya. (Agus Maulani)
berharap berita baik ini muncul untuk bisa diresmikan,” katanya. (Agus Maulani)