Seputarkuningan.com – DPD KNPI Kabupaten Kuningan akan menggelar diskusi yang membahas terkait rencana revitalisasi Taman Kota (Tamkot) Kuningan. Diskusi yang dikemas dengan agenda Pusat Kajian Pemuda (Pusaka) ini, akan digelar pada Kamis (26/12/2019) malam ini.
Diskusi Hangat dan mencerdaskan terkait rencana pemerintah untuk merevitalisasi Tamkot ini, akan dihadiri sejumlah narasumber baik dari eksekutif, legislatif, hingga organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Tempatnya akan dipusatkan di Gedung Gelanggang Pemuda DPD KNPI Kuningan.
“Iya kita akan kaji terkait rencana revitalisasi tamkot pada hari ini (malam ini, red). Kami sebenarnya juga memfasilitasi pemerintah untuk duduk bersama dengan berbagai kalangan,” kata Ketua Panitia Pusaka, Ageng Sutrisno kepada seputarkuningan.com, Kamis (26/12/2019).
Ageng menilai, adanya kajian dan diskusi ini agar apa yang selama ini terkesan ditutup-tutupi atau bias, dapat sedikit dicerahkan dari hasil pembahasan nanti.
“Tapi itu juga seandainya pemerintah yang kami undang berkenan hadir, baik itu perwakilan Bupati, Sekda, Kepala DPRPP, maupun Bappeda. Namun kabar kurang baik sedikit terdengar ketika kami coba konfirmasi kehadiran,” kata Ageng.
Ageng menyebut, ada salah satu instansi merasa belum mendapatkan surat, padahal surat diterima tertanggal 18 Desember 2019. Atas kejadian ini, jangan sampai ada pihak-pihak terkait yang terkesan menghindar.
“Kami sangat mengapresiasi jika pucuk pimpinan baik kepala dinas atau badan yang hadir langsung, untuk duduk bersama demi masyarakat dari pada cuti liburan,” ungkap Ageng.
Sementara Ketua DPD KNPI Kuningan, Masuri Gonjes menuturkan, dalam rangka memfasilisatasi diskusi terkait rencana kebijakan revitalisasi, KNPI mengadakan Pusaka Pemuda bertajuk Revitalisasi Tamkot: Demi Anggaran atau Demi Masa Depan?
“Melalui kegiatan ini, diharapkan ada kejelasan informasi secara utuh terkait revitalisasi tamkot. Tidak lagi terjadi simpangsiur di kalangan publik, bahkan yang sangat memprihatikan di internal eksekutif juga terjadi sedikit perbedaan terkait kebijakan tersebut,” tandas Masuri.
Apalagi, lanjutnya, sejauh ini belum ada Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan publik atau elemen-elemen masyarakat, yang diinisiasi oleh pemangku kebijakan.
“Padahal, konon kebijakan tersebut hampir dipastikan jadi informasinya pembangunan dimulai tahun 2020, dan kabarnya menghabiskan anggaran cukup besar sekitar Rp15 miliar. Ini sangat disayangkan, sekelas kebijakan yang sangat besar tapi nyaris tidak ada sosialisasi yang jelas kepada publik, apalagi melibatkan publik dalam setiap proses yang harus dilakukan sebelum rencana kebijakan itu ditetapkan,” pungkas Masuri. (Elly Said)
