banner 325x300 banner 325x300
SliderSosial BudayaTerkini

KETUA DPRD KUNINGAN AKUI ANGKA KEMISKINAN MASIH TINGGI

83
×

KETUA DPRD KUNINGAN AKUI ANGKA KEMISKINAN MASIH TINGGI

Sebarkan artikel ini

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Rana Suparman
Seputarkuningan.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan
menanggapi persoalan kasus Jodi yang menjadi salah satu fenomenal potret
kemiskinan. Bahwa dari laporan Bupati Kuningan Acep Purnama angka kemiskinan di
Kuningan masih tinggi.

Tingginya angka kemiskinan, Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman menyebutkan,
bahwa untuk menurunkan derajat angka kemiskinan di Kuningan harus menjadi
tanggung jawab bersama. Pemerintah melalui APBD pun harus tepat sasaran, tepat
arah dan terkawal sehingga secara utuh bisa tersampaikan kepada masyarakat.

“Pak bupati sudah melaporkan kepada kami, angka kemiskinan di Kuningan
masih diatas sepuluh persen. Bohong besar, kalau ada satu daerah tidak memiliki
problematika kemiskinan. Semua daerah pasti ada, hanya saja untuk Kuningan
terangkat oleh kasusnya Jodi yang menjadi viral di media sosial,” ujar Rana
Suparman.

Mencuatnya derita Jodi, lanjut Rana, pemerintah daerah langsung
meresponnya. Langkah konkret jangka pendeknya pemenuhan kebutuhan dasar serta
program APBD yang harus tepat sasaran dan konsentrasi.

“Melalui budgeting, kami akan memformulasikan sehingga dalam pembahasan
APBD lebih serius lagi menanyakan perihal penanganan kemiskinan dan pengangguran.
Sebab kemiskinan juga ada yang terstruktur, disitulah pemerintah memiliki peran
untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kami juga akan membedah dari sisi pagu
anggaran untuk menanggulangi kemiskinan yang muncul di permukaan,” kata Rana.

Sementara itu, Bupati Kuningan Acep Purnama mengatakan, pihaknya akan
menangani kasus seperti Jodi satu persatu. Sebetulnya masih banyak di tempat
lain, begitu tahu akan langsung ditangani.

“Kasus yang tidak diketahui pun sebetulnya sudah ada penanganan standar
seperti bidang kesehatan, saya sudah menugaskan puskesmas. Dari sisi ketahanan
pangan, kami juga menugaskan intansi tersebut untuk membagikan jaminan pangan
termasuk pendidikannya. Saya tidak ingin ada anak usia sekolah yang tidak
tersekolahkan hanya karena biaya, kecuali anaknya yang tidak ingin sekolah kita
akan kesulitan meskipun diusahakan agar mau bersekolah,” ujar Acep Purnama. (Agus
Maulani
)

Tinggalkan Balasan