Seputarkuningan.com – Banyaknya kekosongan jabatan pada setiap Eselon 2, 3 dan 4 di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan yang telah berlangsung cukup lama, nampaknya mendapat ‘pembiaran’ serta kurang menjadi perhatian tersendiri dari Pemangku Kebijakan yaitu Bupati sebagai kepala daerah. Padahal dampak langsung dari kekosongan jabatan tersebut sudah mulai nampak.
” Deangan banyaknya kekosongan jabatan tentu saja akan terasa dampaknya. Saat ini, dampak tersebut mulai nampak seperti halnya serapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di beberapa Kecamatan yang posisi Camatnya dipercayakan pada PLT menunjukan kurang optimal,” kata Ketua F-TEKAD Sujarwo kepada Seputarkuningan.com saat ditemui di kediamannya, Minggu (10/3/2019).
Menurut Ewo sapaan akrabnya, jika argument awal yang disampaikan bupati dan jajaran Baperjakat terkendala rekomendasi dari Kemendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara nampaknya sudah tidak bisa diandalkan lagi sejak munculnya penjelasan bahwa persyaratan tersebut (rekomendasi-Red) sudah diterima Pemkab Kuningan.
Kini,lanjut Ewo, guna melengkapi persyaratan agar dapat menggelar rotasi dan promosi jabatan, maka mulai Senin (11/3/2019) hingga Kamis (14/3/2019) Pemkab Kuningan akan melaksanakan uji kompetisi bagi seluruh pejabat Eselon 2b termasuk pejabat yang masa baktinya hanya 2 bulan lagi salah satunya yaitu Kepala Dinas Sosial.
” Dari puluhan pejabat Eselon 2b ini, hanya Asda 2 yang sempat menjadi Pj Sekda tidak diikutsertakan uji kompetisi tersebut,” ujar Ewo.
Ewo menambahkan, molornya pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi di lingkup Pemkab Kuningan dikhawatirkan pula akan memunculkan asumsi dan sinyalemen di masyarakat, jika telah terjadi tarik ulur antara duet Acep Purnama dan M. Ridho Suganda selaku Bupati dan Wabup yg nengakibatkan ‘alotnya’ pembahasan.
” Bahkan tidak mustahil akan muncul penilaian yang lebih ekstrim dari masyarakat, karena terlalu hati-hati dalam mengambil kebijakan yg mengarah kepada sikap peragu dari seorang Acep Purnama sebagai Bupati,” pungkas Ewo. (Elly Said)
