 |
| Photo : Sumber google |
Seputarkuningan.com – Keberadaan Satgas Satuan Bersama (Saber) Pungli yang dibentuk pada awal tahun 2017 dengan dikomandoi oleh Wakapolres Kuningan sebagai ketuanya merupakan lembaga nonstruktural untuk memberantas adanya kegiatan pungutan liar di lapangan. Keberadaanya ditunjang anggaran yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan. Di tahun sebelummnya anggaran untuk Satgas Saber Pungli sebesar 600 juta rupiah. Pada APBD tahun 2020, anggaran Tim Saber Pungli naik menjadi 750 juta rupiah.
Akan tetapi, keberadaan Tim Saber Pungli ini masih dipandang belum terlihat maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Sejumlah pihak masih mempertanyakan keberadaan Tim Saber Pungli di Kabupaten Kuningan ini.
Menurut salah seorang mahasiswa di Kuningan, Cheppy Ruli mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberadaan Tim Saber Pungli yang terkesan belum bergerak maksimal. Hal itu telah memunculkan berbagai pertanyaan negatif dari masyarakat sehingga berpotensi hilangnya kepercayaan kepada lembaga ini dalam pemberantasan praktik pungutan liar baik di lembaga pemerintahan maupun di lembaga-lembaga lainnya.
“Munculnya kesan adanya degradasi prestasi dari lembaga yang mengemban tugas sangat mulia, yakni memberantas praktik pungutan liar di Kabupaten Kuningan, kendati belum mencapai tingkat kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap tim ini, dikhawatirkan akan memunculkan sikap apriori dari masyarakat yang merasa telah membiayai lembaga tersebut melalui pajak yang mereka bayar,” ungkap Cheppy kepada seputarkuningan.com, Kamis (28/11/2019).
Dikatakan, sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli di Kabupaten Kuningan, masyarakat belum mendengar ada hasil kerja yang dapat memuaskan harapan masyarakat terhadap kehadiran lembaga anti pungutan liar tersebut. Jika pada awal pembentukannya masyarakat sempat berdecak kagum atas kinerja Satgas Saber Pungli yang berhasil menangkap pelaku pungli dengan status pejabat eselon IIIB (oknum sekmat), dalam perjalananannya lembaga yang dibiayai APBD dengan nominal ratusan juta rupiah itu malah terkesan mulai kurang terdengar aksinya.
“ Dalam perjalananannya lembaga yang dibiayai APBD dengan nominal ratusan juta rupiah itu malah terkesan mulai kurang terdengar aksinya. Padahal masyarakat menantikan adanya pengungkapan praktik pungli dengan sasaran yang lebih,” kata Cheppy.
Padahal, lanjut Cheppy, praktik-praktik pungli masih banyak terjadi di lapangan. Masih banyak pungli yang dilakukan di sejumlah instansi pelayanan publik.
” Memang sih, ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli. Tapi action di lapangannya masih minim,” tandas Cheppy.
Sementara itu hal senada diungkapkan warga Kuningan. Ahmad Junaidi yang mengatakan bahwa adanya Satgas Saber Pungli ini masih belum dapat dirasakan oleh masyarakat.
” Kalau satu lembaga tidak dapat bekerja maksimal, lebih baik dibubarkan saja. Itu hanya buang-buang anggaran saja. Di lapangan pungli masih ada di mana-mana,” ucap Ahmad. (Elly Said)
