Seputarkuningan.com – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai mencari skema pembiayaan alternatif guna meningkatkan pelayanan Alat Penerangan Jalan Umum (APJ/PJU) di tengah keterbatasan APBD. Salah satu langkah yang tengah dimatangkan adalah creative financing melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Konsep pembiayaan ini dibahas dalam penyusunan studi kelayakan (Feasibility Study) KPBU APJ Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada pembiayaan konvensional seperti APBD dan APBN.
“Hari ini kita tahu kondisi fiskal sedang terbatas. Pemerintah daerah didorong melakukan terobosan creative financing dengan melibatkan pihak swasta untuk membangun infrastruktur yang sulit terwujud jika hanya mengandalkan anggaran daerah,” ujar Dian.
Dian menjelaskan, skema KPBU tidak sekadar mencari penawaran harga terendah, melainkan mengutamakan kualitas pelayanan jangka panjang yang didanai badan usaha.
Langkah ini diambil menyusul temuan sensus Pemkab Kuningan yang menunjukkan banyak PJU tidak berfungsi. Dari puluhan ribu PJU yang terpasang, diperkirakan hanya sekitar 56 persen yang menyala. Keterbatasan SDM dan tata kelola menjadi kendala utama pemeliharaan selama ini.
Padahal, menurut Dian, PJU merupakan pelayanan dasar yang berdampak langsung pada rasa aman dan aktivitas ekonomi masyarakat di malam hari.
“Kalau jalan gelap, masyarakat enggan beraktivitas di atas jam 7 malam. Dengan memfungsikan dan mereposisi kembali PJU, kita ingin menciptakan rasa aman sekaligus mendongkrak geliat ekonomi warga,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Konsorsium KPBU APJ Kabupaten Kuningan, Juhari Iriansyah, menjelaskan bahwa proyek ini diajukan melalui mekanisme unsolicited (prakarsa badan usaha). Dalam mekanisme ini, swasta menyusun perencanaan awal, namun pelaksanaan proyek tetap harus melalui proses lelang terbuka oleh Pemkab Kuningan.
“KPBU bukan adu murah harga, melainkan adu kualitas layanan. Kami menyusun perencanaan sesuai kemampuan fiskal Pemda, tetapi penetapan pemenang tetap ditentukan melalui lelang objektif sesuai aturan,” kata Juhari.
Melalui skema ini, Pemkab Kuningan berharap dapat membenahi serta meratakan penerangan jalan secara signifikan tanpa membebani kemampuan APBD daerah. (Elly Said)